certified chief governance officer (CCGO)

Ruang Lingkup

Ruang lingkup sertifikasi pada skema ini adalah pada bidang Governansi (Tata Kelola) sektor korporasi dan sektor publik.

Uraian Tugas

PENGAWAS BIDANG GOVERNANSI (TATA KELOLA)
personil bersertifikat kompetensi Pengawas Bidang Governansi (Tata Kelola) (Certified Governance Oversight Professional), kompeten di bidang pengawasan dan pembinaan Governansi (Tata Kelola) perusahaan atau tata kelola publik, serta manajemen risiko berbasis tata kelola dengan tugas melakukan peninjauan dan pengembangan praktik tata kelola.

Tugas dan Wewenang

Merencanakan dan mengaplikasikan penerapan Governansi (Tata Kelola) korporasi (bila sebagai praktisi di organisasi korporat)
Merencanakan dan mengaplikasikan penerapan Governansi (Tata Kelola) publik (bila sebagai praktisi di organisasi publik)
Merencanakan dan mengaplikasikan penerapan manajemen risiko berbasis Governansi (Tata Kelola) (baik sebagai praktisi di organisasi korporat maupun publik)
Memastikan fungsi perencanaan, pengaplikasian, dan pemantauan penerapan Governansi (Tata Kelola) dan manajemen risiko berbasis Governansi (Tata Kelola) berlangsung secara efektif di tingkatan strategis organisasi
Menindaklanjuti pelaporan tindakan penyimpangan perilaku etis yang masuk melalui jalur komunikasi manajemen atau yang sejenis
Menyusun perencanaan dan menjalankan pelaksanaan penerapan Governansi (Tata Kelola) dan manajemen risiko berbasis Governansi (Tata Kelola) untuk dijalankan oleh Pelaksana Bidang Governansi (Tata Kelola)
Menyusun pedoman/panduan dan peraturan, serta memberlakukan sistem insentif & sanksi di lingkungan organisasi guna menjaga kualitas penerapan Governansi (Tata Kelola) dan manajemen risiko berbasis Governansi (Tata Kelola) yang dipraktikan oleh Pelaksana Bidang Governansi (Tata Kelola)

Kompetensi

Kode	Jusul Unit Kompetensi
TK.01.001	Menerapkan peran tiga pilar pendukung Governansi (Tata Kelola) perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai pedoman pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance
TK.01.003	Mengembangkan peran lima asas Governansi (Tata Kelola) kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai pedoman pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance
TK.01.005	Mengembangkan organ perusahaan sesuai pedoman pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance
TK.01.007	Mengembangkan peran lima asas Governansi (Tata Kelola) kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai pedoman pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance
TK.01.008	Mengembangkan peran tiga pilar pendukung Governansi (Tata Kelola) perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai pedoman pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance
TK.02.001	Mengembangkan peran lima asas Governansi (Tata Kelola) perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai pedoman pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance
TK.02.003	Mengembangkan peran tiga pilar pendukung Governansi (Tata Kelola) perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai pedoman pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance
TK.02.005	Mengembangkan peran lima asas Governansi (Tata Kelola) perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai pedoman pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance
TK.02.007	Mengembangkan peran tiga pilar pendukung Governansi (Tata Kelola) perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai pedoman pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance
TK.03.001	Mengembangkan peran lima asas Governansi (Tata Kelola) perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai pedoman pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance
TK.03.004	Mengembangkan peran lima asas Governansi (Tata Kelola) perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai pedoman pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance
TK.03.007	Mengembangkan peran lima asas Governansi (Tata Kelola) perusahaan yang baik (good corporate governance) sesuai pedoman pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governance

Prasyarat

Persyaratan dasar pemohon sertifikasi adalah Lulus pelatihan pada pekerjaan bidang Governansi (Tata Kelola) bersertifikasi berbasis pedoman umum KNKG
Menjabat sebagai Direksi (atau setingkat) atau Kepala Divisi/General Manager (atau setingkat), atau Sekretaris Perusahaan pada organisasi korporat
Menjabat sebagai pejabat Eselon 2 atau 3 (atau setingkat) pada lembaga publik

Pemeliharaan Kompetensi

Bagi para pemohon yang telah dinyatakan Kompeten akan memperoleh sertifikat dengan masa berlaku selama 3 tahun. Selama masa berlaku tersebut, pemegang sertifikat diharuskan untuk memelihara kompetensi dengan mengikuti Program Sertifikasi Berkelanjutan (PSB).

PSB merupakan salah satu program untuk memastikan bahwa kompetensi para pemegang sertifikasi LSP LPK MKS tetap terpelihara. Program ini dijalankan dengan cara pengumpulan poin PSB. Poin PSB digunakan untuk mengukur kegiatan pengembangan profesional yang dilakukan oleh para pemegang sertifikasi LSP LPK MKS. Detail mengenai panduan ini dapat didownload klik di sini.

Sertifikasi Ulang

Untuk memperbaharui masa berlaku sertifikat, anda diharuskan untuk berpartisipasi aktif pada bidang yang sesuai dengan ruang lingkup pada Skema Sertifikasi. Partisipasi aktif tersebut akan dikonversikan kedalam poin Program Sertifikasi Berkelanjutan (PSB). Kecukupan peroleh poin yang dikumpulkan oleh pemegang sertifikasi dengan jumlah poin yang dipersyaratkan pada masing-masing Skema akan dijadikan acuan bagi pembaharuan masa berlaku sertifikat.